23/05/2022
Sekadau,Batasborneo.com Wakil Bupati Sekadau membuka acara bimtek Penilaian Maturitas SPIP ( Sistem Pengendalian, Intern Pemerintah) yang dilaksanakan di Aula lantai dua kantor bupati, di hadiri Seluruh kepala SKPD,dinas maupun Badan yang ada dalam lingkungan Pemda sekadau dirinya mengatakan bahwa bimtek adalah sangat penting untuk menambah peran wawasan dan pengetahuan. 23 Mei 2022
Dengan mengikuti bimtek dan penilaian SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan) terintegrasi ini adalah kesempatan yang tepat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, dalam rangka meningkatkan kembali skor maturitas SPIP, dan juga kapabilitas APIP (pengawas internal Kabupaten Sekadau).
"Untuk itu Agar mengikuti bimtek, dengan sungguh sungguh dan di diskusikan pokok persoalan serta bagaimana solusi pemecahan masalahnya, sehingga skor maturitas SPIP Kabupaten sekadau meningkat secara signifikan,
Saya tegaskan, bahwa SPIP sangatlah penting perannya dalam, kinerja pengelolaan keuangan, di dalam lingkungan pemerintah daerah karena merupakan pintu awal upaya pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keugan, dan serta memperbaiki keuangan,
meningkatnya pelayanan publik, sehingga akuntabilitas pertanggungjawaban semakin berkualitas, serta berdampak baik terhadap tata kelola pemerintahan,”kata Subandrii
Dalam Peraturan BPKP nomor 5 tentang tahun 2021, tentang penilaian maturitas penyelenggaraan sistem pemerintahan yang pemerintah daerah terintegrasi pada dari bahasanya saja, maturitas itu berarti matang.
Dalam artian mengikuti kegiatan bimtek penilaian maturitas SPIP, berarti kita berupaya bagaimana penyelenggaraan pemerintahan itu terkendali secara terintegrasi. Skor yang kita miliki sekarang adalah level 2, dari level 1 sampai level 5, berarti ada 3 level lagi yang harus kita raih dan kita tingkatkan meskipun sudah masuk dalam kategori tetapi berdasarkan analisa belum terintegrasi dan baik, terimplementasi dalam beberapa kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Intensitas penilaian ini terintegrasi dalam pemerintahan,
artinya kita punya panduan yang mutlak ada pada setiap SKPD, baik bersifat aturan, standar kebutuhan, analisa jabatan dan kinerja masing-masing, yang nantinya akan terintegrasi secara menyeluruh dengan berpedoman pada peraturan pemerintah dan BPKP sehingga meningkatnya manajemen resiko dan indeks efektivitas pengendalian korupsi,”tambah Wabup(tim)
Editor:venan