14/03/2023
Kalimantan timur,Batasborneo.com Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kembali menggelar kegiatan Ngapeh Hambat dengan diskursus Percepatan Realisasi Kegiatan Anggaran Tahun 2023. Kegiatan berlangsung di Ruang Serbaguna Komplek Kantor Bupati Kukar di Kawasan Timbau Tenggarong pada hari Senin, 12 Maret 2023. Ngapeh Hambat dipimpin Bupati Kukar Edi Damansyah didampingi Seketaris Daerah Sunggono, Asisten 2 Sekretariat Daerah Wiyono, Kepala Inspektorat, dan para kepala OPD dan Camat.
Bupati Kukar Edi Damansyah dalam event tersebut menyampaikan tentang pentingnya dilakukan percepatan realisasi anggaran kegiatan tahun 2023. Disampaikannya bahwa laporan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa tercatat masih 25% yang masuk dalam proses lelang dan persiapan kontrak.
Bupati Kukar Edi Damansyah menekankan agar ASN Kukar untuk cepat beradaptasi dengan perubahan . “Situasi dan kondisi berkaitan dengan realisasi kegiatan tahun berjalan ini secara nasional pun jadi persoalan. Hal ini akibat dari kebijakan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mengubah mindset dan budaya kerja dengan cepat,” ujar Bupati Kukar. Dijelaskannya bahwa Reformasi Birokrasi ASN berakhlak adalah bagian upaya memperbaiki birokrasi.
“Setiap bulan kami kawal penyampaian rekap yang disampaikan oleh Asisten 2. Dibandingkan dengan bulan yang lalu, ada peningkatan realisasi dari program kegiatan yang tidak dilelang maupun yang dalam persiapan lelang,” jelas Bupati Kukar. Bupati Edi Damansyah berharap pada bulan April 2023 proses tersebut dapat diselesaikan.
Bupati Edi Damansyah meminta percepatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. “Kabupaten Kutai Kartanegara harus lebih baik dari tahun sebelumnya mulai dari pelayanan wajib, urusan wajib, semuanya bergerak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Bupati Kukar Edi Damansyah menegaskan rakor dalam event Ngapeh Hambat tersebut merupakan komitmen jajarannya dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan tahun 2023. “Dari hasil evaluasi tahun 2022, ada program kegiatan yang gagal lelang dan tidak sempat dilelang. Itu harus menjadi perhatian dan tidak boleh terjadi lagi di tahun ini. Dari catatan evaluasi terdapat kelemahan dalam komunikasi dan koordinasi internal. Untuk itu saya minta Kepala OPD untuk mengoptimalkan pola hubungan kerja internal maupun lintas OPD,” pungkasnya. (din)